Andi Rosman dan Baso RahmanuddinSaya mencoba mengingat kembali tanggal itu. 9 Januari 2025.
Penulis: GEA
Waktu itu, hari ketika ruang rapat KPU Kabupaten Wajo terasa lebih sunyi dari biasanya, meski penuh orang.
Tidak ada euforia berlebihan. Tidak ada selebrasi yang melonjak-lonjak. Yang ada hanya ketukan palu keputusan, selembar dokumen resmi, dan satu babak baru kepemimpinan yang dimulai dengan cara yang relatif tenang.
Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor 25 Tahun 2025 menetapkan pasangan calon nomor urut 1, Andi Rosman dan Baso Rahmanuddin, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Wajo. Sebuah keputusan administratif, tetapi dampaknya politis, sosiologis, dan administratif dalam waktu yang panjang.
Saya mencatatnya sebagai awal dari sebuah proses, bukan puncak. Kepemimpinan daerah, dalam teori administrasi publik, bukan soal menang atau kalah dalam kontestasi elektoral, melainkan tentang bagaimana legitimasi politik itu diterjemahkan menjadi kapasitas pemerintahan (governing capacity).
Hari-hari setelah penetapan itu tidak langsung gemuruh. Justru sebaliknya. Ada jeda. Ada transisi. Ada konsolidasi.
Andi Rosman dan Baso Rahmanuddin memulai masa kepemimpinan mereka bukan dengan gebrakan populis, melainkan dengan kerja sunyi: merapikan fondasi.
Saya mengikuti dari dekat. Mengamati rapat-rapat koordinasi, pertemuan lintas OPD, dialog dengan tokoh masyarakat, hingga gestur kecil yang sering luput dari kamera. Di situlah saya mulai memahami satu hal: gaya kepemimpinan mereka cenderung teknokratis-pragmatis, tetapi dibungkus dengan sensitivitas lokal.
Dalam literatur kepemimpinan pemerintahan, ini disebut contextual leadership. Pemimpin tidak datang dengan resep seragam, melainkan membaca medan sosial, birokrasi, dan politik terlebih dahulu.
Birokrasi Wajo, seperti banyak daerah lain, bukan tanpa masalah. Ada fragmentasi kewenangan, ada ego sektoral, ada kelelahan struktural. Tantangan pertama Andi Rosman adalah menciptakan leadership coherence—kesatuan arah di tengah keragaman kepentingan.
Ia memilih pendekatan konsolidatif. Tidak frontal. Tidak konfrontatif. Tetapi sistematis.
Dalam tiga bulan awal, fokusnya adalah penataan pemerintahan internal. Rotasi dan evaluasi dilakukan dengan prinsip right man on the right place, sebuah jargon klasik yang sering diucapkan, tetapi jarang konsisten diterapkan. Kali ini, setidaknya dalam pengamatan saya, prinsip itu benar-benar diuji.
Baso Rahmanuddin memainkan peran komplementer. Ia lebih sering berada di lapangan, menjembatani komunikasi antara kebijakan dan realitas sosial. Dalam teori kepemimpinan kolaboratif (collaborative governance), peran wakil kepala daerah sering kali krusial, bukan sekadar simbolik.
Saya melihat pasangan ini membagi peran secara fungsional, bukan hierarkis.
Masuk ke aspek program, pendekatan mereka relatif rasional. Tidak semua program baru. Sebagian adalah penyempurnaan, sebagian percepatan. Dalam kerangka policy continuity, ini langkah yang cerdas. Pemerintahan tidak harus selalu memulai dari nol.
Di sektor pelayanan publik, indikator yang mereka bidik bukan hanya output, tetapi outcome. Ini penting. Banyak daerah terjebak pada logika serapan anggaran tanpa mengukur dampak.
Andi Rosman kerap menyebut efektivitas layanan, kecepatan respon, dan kepuasan publik. Tiga indikator yang dalam ilmu administrasi dikenal sebagai service performance indicators.
Saya mencatat perubahan atmosfer di kantor-kantor pelayanan. Tidak dramatis, tetapi terasa. Prosedur mulai dipangkas. Koordinasi antarbidang lebih cair. Digitalisasi perlahan dipercepat.
Di bidang keuangan daerah, tantangannya lebih kompleks. APBD Wajo 2025 tercatat sebesar Rp1.656,82 miliar. Naik sekitar 5,73 persen dibanding tahun sebelumnya. Tetapi angka bukan segalanya. Persoalannya adalah bagaimana kapasitas fiskal itu dikelola secara akuntabel.
Andi Rosman memilih disiplin fiskal. Belanja diarahkan lebih selektif. Program yang tidak berdampak langsung mulai dikaji ulang. Ini sejalan dengan prinsip value for money dalam manajemen keuangan publik.
Saya sempat berbincang dengan beberapa pejabat teknis. Mereka mengakui, tekanan kerja meningkat. Tetapi arah kebijakan lebih jelas.
Dalam konteks pembangunan daerah, kejelasan arah sering kali lebih penting daripada banyaknya program.
Di sektor sosial, pendekatan Baso Rahmanuddin cukup menarik. Ia banyak menggunakan dialog komunitas. Tidak selalu formal. Kadang di teras rumah warga, kadang di masjid, kadang di forum adat.
Pendekatan ini dalam teori pembangunan disebut participatory development. Masyarakat tidak diposisikan sebagai objek, melainkan subjek.
Hasilnya memang tidak instan. Tetapi kepercayaan publik perlahan terbangun.
Dalam dinamika politik lokal, hubungan eksekutif dan legislatif relatif stabil. Tidak selalu seirama, tetapi fungsional. Ini penting. Pemerintahan daerah yang sehat membutuhkan checks and balances yang bekerja, bukan konflik yang destruktif.
Saya melihat Andi Rosman cenderung memilih komunikasi intensif ketimbang adu narasi di ruang publik.
Waktu berjalan.
Dari 9 Januari 2025 hingga 28 Desember 2025.
Sebelas bulan sembilan belas hari.
Tiga ratus lima puluh tiga hari.
Angka-angka itu bukan sekadar hitungan kalender. Ia menjadi ruang uji bagi sebuah kepemimpinan.
Apakah semuanya sempurna? Tentu tidak. Masih ada pekerjaan rumah. Masih ada keluhan. Masih ada kritik. Dan itu wajar.
Tetapi dalam pengamatan saya sebagai reporter yang mengikuti dari dekat, satu hal cukup jelas: Andi Rosman dan Baso Rahmanuddin berhasil membawa Wajo ke fase stabilitas pemerintahan.
Stabilitas bukan tujuan akhir, tetapi prasyarat.
Tanpa stabilitas, pembangunan hanya jargon.
Di penghujung tahun 2025, saya menulis catatan ini bukan sebagai pujian kosong, melainkan sebagai refleksi awal. Kepemimpinan daerah bukan sprint, melainkan maraton.
353 hari pertama telah dilewati.
Dan Wajo, setidaknya sejauh ini, berada di jalur yang relatif terarah.
Selebihnya, sejarah yang akan menilai.(*)
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar